Rencana pembangunan pitalebar nasional dituangkan dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014. Pitalebar dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile).
Dalam lima tahun ke depan (2019), pembangunan pitalebar nasional direncanakan dapat memberikan akses tetap di wilayah perkotaan ke 71% rumah tangga (20 Mbps) dan 30% populasi, serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di wilayah perdesaan, prasarana pitalebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi, serta akses bergerak ke 52% populasi (1 Mbps).
Untuk meningkatkan adopsi layanan pita lebar oleh masyarakat luas, harga layanan pitalebar ditargetkan paling tinggi sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bulanan pada akhir tahun 2019. Penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar terjaring (captive market) yang meliputi 4,5 juta orang Pegawai Negeri Sipil, 50 juta siswa, 3 juta pendidik, dan 60 juta rumah tangga pengguna internet.
Sebagai langkah awal, Program Unggulan yang mendorong pembangunan pitalebar nasional telah ditetapkan. Program Unggulan tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :
- Konektivitas Ekonomi, yang terdiri atas Proyek Ring Palapa, Pipa Bersama, dan Proyek Percontohan Konektivitas Nirkabel untuk Pitalebar Perdesaan;
- Konektivitas Pemerintah dalam bentuk Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Terpadu; dan
- Pendorong (enabling) yang terdiri atas Reformasi Dana Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri TIK Nasional.
Selain itu, lima sektor prioritas pembangunan pitalebar juga telah ditetapkan, yaitu
- e-Pemerintahan,
- e-Kesehatan,
- e-Pendidikan,
- e-Logistik, dan
- e-Pengadaan.
Kebutuhan pendanaan pembangunan pitalebar tahun 2014-2019 untuk pelaksanaan enam Program Unggulan dan lima sektor prioritas diperkirakan mencapai Rp 278 triliun atau sekitar 0,46% dari PDB. Adapun kontribusi APBN diperkirakan mencapai 10% dari total kebutuhan pendanaan. Kontribusi APBN akan dikonfirmasi dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019.(tonz94).
( Sumber : Pusat Informasi dan Humas Kementrian KOMINFO )
